Giliran DPD Dikritisi Soal Rumah Aspirasi

“Melalui keputusan sidang Paripurna, sebenarnya DPD bisa meminta DPR untuk memperkecil anggaran biaya pembangunan Rumah Aspirasi menjadi Rp5 miliar dan sisanya dialihkan untuk hal lain yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.

Ditegaskan pula, bangunan mewah untuk politisi tidak perlu dibangun jika pada akhirnya hanya menambah beban ekonomi masyarakat. Apalagi, belum tentu aspirasi dari masyarakat bisa efektif diperjuangkan di parlemen. "Ini ibarat mempersenjatai Hansip dengan pesawat tempur. Sia-sia saja," ulasnya.

Penilaian serupa juga dilontarkan Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan Rumah Aspirasi. "Kalau membangun rumah sakit, itu memang mahal karena membutuhkan peralatan yang canggih dan mahal. Tapi kalau hanya untuk membangun rumah aspirasi sampai Rp 40 miliar, saya rasa tidak perlu semahal itu," tukasnya.(fas/awa/jpnn)