Giliran Mahfud MD Dilaporkan ke KPK Terkait Sengketa Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Mantan calon Bupati Mandailing Natal (Madina), Irwan Daulay melaporkan dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud dilaporkan terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Madina tahun 2010 lalu.

"Putusan Pilkada Madina tahun 2010 diduga penuh persekongkolan jahat dan aroma suap," kata Irwan di KPK, Jakarta, Rabu (9/10).

Ia melaporkan Mahfud ke KPK karena MK tidak mendiskualifikasi pasangan calon Bupati Madina yakni Hidayat dan Dahlan. Padahal menurut Irwan, pasangan Hidayat Batubara-Dahlan Hasan Nasution yang menang dalam Pilkada Madina 2010 diduga melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif.

"Kenapa kita adukan, jadi putusan yang kita terima sangat kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 mewajibkan setiap calon yang terbukti melakukan politik uang harus didiskualifikasi," kata Irwan.

Dalam sengketa Pilkada Madina, Akil Mochtar berperan sebagai Ketua Hakim Panel dan Mahfud MD yang merupakan Ketua MK saat itu berperan sebagai Ketua Hakim Pleno. "Beliau (Mahfud) harus bertanggungjawab terhadap putusan yang janggal dan putusan-putusan yang bertentangan dengan UU dan bertentangan dengan keadilan," kata Irwan.

Sebelumnya, Mahfud menampik terlibat kasus korupsi penanganan sengketa Pilkada di Madina seperti dilontarkan Irwan. Ia mengaku siap ditangkap KPK apabila terbukti menerima suap. "Silakan laporkan saya. Kalau ada indikasi, saya silakan ditangkap, saya siap dihukum," kata Mahfud dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Senin (7/10).

Saking percaya dirinya tidak terlibat kasus korupsi, Mahfud berjanji siap memotong tangan dan lehernya apabila nantinya dia terbukti menerima suap. "Saya siap potong tangan dan potong leher," katanya. (gil/jpnn)