Giliran Mendagri Minta Kada tak Kongkalikong

Permintaan penerima Bung Hatta Anti Corruption Award Tahun 2004 itu, sejalan dengan perkembangan terkini di daerah yang tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2013.

Ruang pembahasan KUA PPAS dinilai rawan terjadi praktik kongkalikong antara oknum eksekutif dengan legislatif. Apalagi jika pembahasannya dilakukan secara tertutup, tanpa dihadiri perwakilan dari elemen masyarakat.

Maka dari itu, Gamawan meminta apabila menemukan adanya kepala daerah, pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau anggota legislatif berkongkalikong atau berkolusi agar membawanya ke ranah hukum. "Langsung saja laporkan ke aparat penegak hukum agar diproses," tegas Gubernur Sumbar periode 2005-2010, itu. (esg)