Giliran Nama Politikus Pencatut Presiden Sudah Diungkap, Bamsoet: Ini Politis!

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo menilai pelaporan Ketua DPR Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Menteri ESDM Sudirman Said lebih kental politis dibanding hukumnya.

Hal ini disampaikan politikus yang akrab disapa Bamsoet itu lantaran banyak kejanggalan terkait kasus yang dituduhkan pada anggota fraksinya tersebut. Pertama, soal mengapa  pembicaraan Setya Novanto direkam dan bagaimana bisa sampai ke Sudirman Said.

"Kemudian, bagaimana ceritanya Sudirman Said dapat restu Presiden dan Wapres untuk lapor ke MKD. Kalau korban dirugikan harusnya ke kepolisian dong. Tapi kenapa lapornya ke MKD? Muatan politisnya lebih besar," ujar Bamsoet di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/11).

Apalagi menurut Anggota Komisi III DPR itu, sesuai transkrip percakapan yang beredar, peran Novanto menurutnya hanya meyakinkan saja soal apa yang pernah dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, sehingga tidak kuat untuk dibawa ke ranah pidana.

Sedangkan untuk unsur pelanggaran etika, percakapan Novanto juga masih harus dibuktikan lebih jauh dengan bukti rekaman. Karena rekaman itu belum diperoleh MKD, maka FPG belum bisa menentukan sikap.

Bamsoet menambahkan bahwa Ketum Golkar Aburizal Bakrie telah mengklarifikasi kepada Novanto dan penjelasannya sama, tidak pernah mencatut nama Presiden maupun Wapres. Tapi partai belum bersikap karena belum ada bukti kuat soal tuduhan Sudirman Said.

"Tadi malam, langsung ketum (klarifikasi). Tapi belum kita lakukan rapat resmi partai. Kalau dalam waktu dekat tak diserahkan (rekaman), bener gak itu suara Novanto. Itu yang kita tunggu. Pertemuan itu ada, nov memang ada. Tapi motif perekaman itu apa. Katanya Presdir Freeport, itu harus diklarifikasi juga," tegasnya.(fat/jpnn)