Giliran PKB Klaim Gagas Dana Desa

JAKARTA - Satu per satu fraksi di DPR berkeberatan atas klaim bahwa wacana dana desa Rp 1 miliar merupakan ide Fraksi Partai Golkar. Setelah Fraksi PDIP, kali ini giliran Fraksi PKB merespons negatif manuver fraksi berlogo pohon beringin tersebut. "Itu bukanlah isu baru," ujar Ketua FPKB Marwan Ja"far kemarin (16/6).

Dia meminta pro-kontra sejumlah fraksi di DPR terkait wacana itu tidak setback dari proses perjuangan berbagai fraksi dalam pembahasan RUU Perdesaan oleh DPR periode 2004-2009. Menurut dia, dalam pembahasan RUU tersebut, FPKB merupakan fraksi yang pertama mengusulkan pentingnya alokasi anggaran terintegrasi untuk desa sebesar 10 persen dari APBN dan APBD. "Hal itu tegas kami sampaikan dalam pandangan dan pembahasan di panja RUU Pembangunan Perdesaan," ujar ketua DPP PKB tersebut.

Bila usul itu disepakati, lanjut Marwan, seluruh program pemerintah yang tersebar secara sektoral di berbagai kementerian dan lembaga diintegrasikan menjadi satu. Anggarannya bersifat terintegrasi yang porsinya 10 persen dari APBN. "Bahkan, usul FPKB tersebut dibulatkan menjadi 20 persen APBN di draf RUU Pembangunan Perdesaan pada awal Mei 2009," ungkapnya. Meski begitu, RUU tersebut mengalami deadlock sehingga tidak bisa disahkan.

Dengan nada halus, Marwan lantas menyentil Golkar. Dia menyatakan, usul alokasi Rp 1 miliar dari APBN untuk desa itu seharusnya dikembalikan kepada semangat dan roh usul FPKB dalam RUU Pembangunan Perdesaan. Saat ini, materi RUU tersebut telah disempurnakan dengan penyebutan baru, yakni RUU Desa, dan menjadi prioritas untuk dibahas pada 2010 ini.