Giliran PKB Klaim Gagas Dana Desa

Karena itu, kata Marwan, FPKB berharap semua fraksi menempatkan berbagai usul alokasi anggaran langsung buat desa dalam konteks pembahasan RUU Desa. "Hanya dengan ini usul dana langsung buat desa tersebut menemukan relevansi pembahasan di proses legislasi," katanya.

Dia menegaskan, dibutuhkan payung hukum yang kuat untuk mengalokasikan anggaran dari APBN. Tidak hanya Rp 1 miliar per desa, melainkan 10 persen dari APBN. Marwan menyebutkan, tidak mungkin setiap desa di Indonesia yang total mencapai 71 ribu itu diberi dana yang sama Rp 1 miliar. "Hal itu bergantung klasifikasi desanya, termasuk desa maju atau tertinggal. Karena itu, besarnya dana desa tersebut beragam," lanjutnya. Dengan demikian, tegas dia, lebih relevan memperjuangkan anggaran 10 persen dari APBN untuk desa daripada Rp 1 miliar per desa.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo secara tersirat juga menolak konsep dana khusus untuk desa diklaim sebagai ide orisinal Partai Golkar. Dia juga menyandarkan argumentasinya pada RUU Pembangunan Perdesaan yang sempat dibahas DPR periode lalu. "Ketua pansusnya kan dari PDIP (Sumaryoto, Red)," ujarnya.

Dia lantas mengingatkan RUU tentang desa yang diprioritaskan untuk dibahas pada 2010 ini. Salah satu usul yang mengemuka adalah adanya alokasi 10 persen dari APBN ke desa dalam bentuk block grant. "Kalau disepakati, berarti semua fraksi punya komitmen soal dana tersebut. Golkar mengatakan dana Rp 1 miliar per desa itu ide mereka. Padahal, salah benar itu adalah pikiran DPR semua," tegas Sekjen DPP PDIP tersebut. (pri/c5/agm)