Ginandjar: Distribusi Kekuasaan Belum Adil
Selasa, 19 Mei 2009 – 18:02 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita, mengakui bahwa sistem pemerintahan telah mengalami demokratisasi dan desentralisasi. Namun katanya, dalam perspektif daerah-daerah, pendistribusian kekuasaan belum dirasakan adil.
Hal tersebut ditegaskan Ginandjar Kartasasmita saat menjadi keynote speaker "Sarasehan Nasional Tokoh Lintas Daerah tentang Pengelolaan Negara Bangsa", yang diselenggarakan oleh Forum Percepatan Pembangunan Wilayah (Poros Daerah), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
Baca Juga:
"Sekarang, sistem pemerintahan telah mengalami demokratisasi dan desentralisasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak diikuti oleh perubahan dan pendistribusian kekuasaan ke daerah atas dasar landasan konstitusi," tegas Ginandjar.
Dia mencontohkan, sebagai anggota DPD yang berasal dari Jawa Barat, yang sekalipun dekat dengan DKI Jakarta, tapi Jabar tetap merasa sebagai daerah. "Jawa Barat tidak merasa dirinya sebagai bagian pusat, apalagi sepanjang sejarah, keterkaitan Jawa Barat dengan daerah-daerah di luar Jawa Barat sangat erat," katanya.
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita, mengakui bahwa sistem pemerintahan telah mengalami demokratisasi dan desentralisasi.
BERITA TERKAIT
- Anggap Muslim di Indonesia Paling Beruntung, Kepala BPIP Sebut Setiap WNI Terlahir jadi Capres
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen