Ginanjar: Golkar Tak Perlu Munaslub
Senin, 04 Mei 2009 – 19:48 WIB
JAKARTA - Mantan anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Prof Ginandjar Kartasasmita, menyarankan Partai Golkar tidak perlu menggelar Munaslub atau mencari-cari alasan penyelenggaraan Munas Dipercepat. "Saya tidak setuju dengan Munaslub atau Munas Dipercepat. Sebaiknya menunggu terlebih dahulu pembuktian hasil Pemilu Presiden 2009 ini," kata Ginanjar yang juga Ketua DPD RI, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (4/5). Begitu pula soal pencalonannya sebagai pendamping SBY oleh lembaga yang dipimpinnya. Ditegaskan Ginanjar, dirinya mempersilakan bila para anggota DPD RI mengusungnya sebagai cawapres. Namun, tambahnya, pengajuan namanya sebagai cawapres tidak atas nama lembaga negara yang dipimpinnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan perlunya ada perubahan dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, yang selama ini dipilih oleh DPD tingkat satu dan dua. "Saya pikir harus ada perubahan. DPD harus bisa memobilisasi daerah dalam menentukan Ketua Umum Golkar," usulnya.
Baca Juga:
Menjawab kenapa dirinya tidak maju dalam Pilpres 2009, dengan modal 7 juta suara yang diperolehnya dalam pemilihan calon anggota DPD baru lalu, Ginanjar beralasan tidak bernafsu dan tidak merasa bisa. "Saya pasif aja. Kan yang lain itu bernafsu. Saya tak mau masuk dalam kelompok yang merasa bisa; karena mereka itu merasa bisa. Saya mau masuk orang yang bisa merasa saja," papar bekas Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Soeharto itu.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Prof Ginandjar Kartasasmita, menyarankan Partai Golkar tidak perlu menggelar Munaslub atau
BERITA TERKAIT
- Akun Medsos PJ Bupati Temanggung Diserang Warganet: Stop Cawe-Cawe
- 3 Pejabat di Banggai Diduga Langgar Aturan Netralitas ASN, Gakkumdu Ancam Jemput Paksa
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Prabowo Seorang Kesatria, Harus Tegas Hadapi Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum