GKMS Bakal Buka Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024
jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara sekaligus inisiator Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), Rijal Ilyas menyatakan bakal melaksanakan deklarasi dan peresmian posko netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Hal itu disampaikan Rijal seusai rapat konsolidasi bersama gabungan Koalisi masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (8/11).
GKMS yang tergabung dari beberapa elemen, baik dari akademisi, mahasiswa, NGO, pegiat media sosial, wartawan hingga masyarakat akan mendeklarasikan posko pengaduan, untuk memantau dan melaporkan tindakan yang dirasa tidak netral.
"Kami bersama masyarakat dimulai dari pusat, dan ke depannya akan menyusul ditiap Provinsi hingga Kabupaten/Kota kedepannya akan membentuk posko pengaduan Netralitas bagi ASN, TNI dan Polri tersebut," katanya.
Dia berharap posko netraliras bisa turut berkontribusi pada Pemilu 2024 agar aman, tanpa gangguan apa pun.
"Demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, maka, netralitas menjadi suatu hal yang penting untuk disikapi dengan serius," tegas Rijal.
Inisiator GKMS Ridwan Darmawan mengatakan dalam menjaga integritas dan profesionalitas aparatur negara, Aparatur Sipil Negara Bersama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia harus netral.
"Netralitas yang dimaksud adalah bahwa setiap ASN tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun, sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014," kata Ridwan.
Juru bicara sekaligus inisiator Gabungan Koalisi Masyarakat Sipil (GKMS), Rijal Ilyas menyatakan bakal melaksanakan deklarasi dan peresmian posko netralitas ASN
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral
- Pj Gubernur PBD Ingatkan ASN Agar Tidak Bermental Seperti Bos yang Minta Dilayani
- Muhammad Musa'ad Tegaskan ASN Pelayan Masyarakat, Bukan Bos yang Minta Dilayani