GKR Hemas: Perlu Strategi Baru Optimalisasi Pemberdayaan PPA

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI GKR Hemas mengatakan masih ada kekeliruan banyak pihak memaknai kesetaraan gender untuk menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kesetaraan gender bukan dimaksudkan demikian. Program dan kegiatan kesetaraan gender yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk memberikan perlindungan pada perempuan yang selama ini banyak tertinggal akibat faktor budaya yang masih merendahkan perempuan.

“Kesalahpahaman itu ditengarai ada di lembaga pemerintah termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPR RI, dan juga DPD RI,” kata Ratu Hemas dalam paparannya dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertema Penguatan Kelembagaan Pembangunan Perempuan dan Anak Menuju Planet 50:50 Gender Equality Tahun 2030, di Jakarta (6/11).

Dalam kegiatan tersebut, GKR Hemas juga menyampaikan tanggapan terhadap policy brief mengenai penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang disusun oleh tim penyusun dari STIAMI.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas juga menyatakan perlunya peningkatan dukungan terhadap fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Karena masih terjadi, di provinsi saja, kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak anggarannya digantungkan ke dinas-dinas yang lain,” ungkap Anggota DPD RI dari Provinsi Yogyakarta tersebut.

Walaupun demikian, GKR Hemas mengingatkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bergerak lebih aktif dan memberikan dukungan konkret kepada perempuan yang terjun di dunia politik.

“Tentu saja saya menggarisbawahi bahwa keterwakilan perempuan itu penting agar kepentingan perempuan disuarakan dalam kebijakan. Contoh ada seorang perempuan potensial di NTB, yang setelah didukung kemudian berhasil menjadi ketua DPRD, dan mampu membawa anggaran untuk kesejahteraan perempuan dan anak,” kata GKR Hemas.