GMKI dan GAMKI Minta Jaksa Agung Bentuk Tim Berantas Mafia Minyak Goreng

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom dan Sekretaris Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat MP Sinurat meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memberantas mafia minyak goreng.
Seperti diketahui, persoalan langka dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran diakui Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi disebabkan oleh mafia dan spekulan yang bermain mengambil keuntungan.
Sahat pun mendukung penuh Jaksa Agung untuk menyelesaikan persoalan kekisruhan masalah minyak goreng di dalam negeri dengan membentuk tim pemberantas mafia komoditas tersebut.
"Kiranya dari kejaksaan ketika ada mafia pelabuhan kemudian dibentuk satgasnya, begitu juga dengan mafia tanah. Maka, kami berharap Kejaksaan Agung bisa membentuk Satgas mafia minyak goreng, kami sangat mendukung," kata Sahat dalam webinar Leaders Talk "Mewujudkan Keadilan Substansial Melalui Mega Korupsi dan Penerapan Restorative Justice di Indonesia".
Sahat menilai ada pabrik yang dengan sengaja menimbun minyak goreng ketika pemerintah menetapkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan baru membuka kembali distribusi komoditas itu ketika HET dicabut.
"Dugaan kami ada monopoli dan permainan harga yang dilakukan oleh sekelompok pengusaha dan mafia minyak goreng. Kecurangan ini harus ditindak tegas dan ditertibkan," ujarnya.
Sebelumnya, Senior GMKI dan GAMKI Maruarar Sirait juga menyoroti tingginya dan kelangkaan minyak goreng saat ini.
Dia meminta Jaksa Agung untuk memberantas mafia minyak goreng yang sangat merugikan negara dan rakyat.
Kelangkaan minyak goreng membebani masyarakat. GMKI dan GAMKI minta Jaksa Agung bentuk tim berantas mafia minyak goreng.
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof
- Mahfud Soroti RUU Kejaksaan: Enggak Bisa Jaksa Salah Harus Minta Izin Jaksa Agung
- Jan Maringka: Reposisi Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Suatu Keharusan
- HET Minyak Goreng Rp 15.700 Per Liter, Mentan Amran Minta Pengusaha Patuhi Keputusan Pemerintah
- Kejagung Paling Dipercaya Memberantas Korupsi, Sahroni: Ini Era Keemasan Kejaksaan
- Pegiat Media Sosial Kritik UU Kejaksaan, Khawatir Independensi Hukum Indonesia Terancam