GMNI: Pembubaran FPI Berdampak Positif Bagi Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Arjuna juga mengatakan, kelompok yang mengusung ideologi mayoritarianisme cenderung menghambat kemajuan demokrasi.
Apalagi jika menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai kepentingannya, cenderung akan menciptakan instabilitas dan kemunduran demokrasi.
Untuk itu, eksistensi ekstremisme, pemaksaan kehendak dan kekerasan harus dibatasi seminimal mungkin.
"Bung Karno pernah berkata bahwa negara ini didirikan dari semua untuk semua. Bukan hanya untuk kelompok mayoritas. Sehingga Ideologi mayoritarianisme berbahaya dan merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika," katanya.
Arjuna merekomendasikan agar SKB pembubaran FPI dijalankan semua lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga tidak menciptakan kebingungan di masyarakat.
BACA JUGA: Berita Duka, Ferry Indra Cahyadi Meninggal Dunia, Kami Turut Berbelasungkawa
"SKB ini harapannya bisa menjadi kebijakan yang solid di semua level institusi negara baik pusat maupun daerah. Sehingga masyarakat tidak bingung," pungkas Arjuna.(gir/jpnn)
GMNI menilai surat keputusan bersama pembubaran FPI melindungi demokrasi dari ekstrimisme. Berikut ini alasannya.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- GMNI Yakin Kabinet Merah Putih Mampu Jalankan Semua Program Prabowo
- Warga Telaga Raya Duduki Lokasi Tambang di Buton Tengah, Tuntut Ganti Rugi Lahan
- GMNI Tegaskan Sudah Pecat Rival Aqma Rianda dari Jabatan Wasekjen Sejak 2022
- GMNI Medan Pastikan Pelaku Pemerasan yang Terjaring OTT Tak Mewakili Organisasi
- Kolaborasi GMNI-Ilmu Politik Fisipol UKI: Beasiswa Potongan Uang Kuliah hingga 50%
- UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI Merespons, Singgung Indonesia Emas 2045