JPNN.com 
GMPM Desak Penegak Hukum Periksa Eks Menteri ATR/BPN Hadi Thajanto Terkait Pagar Laut
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (GMPM) mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas pagar laut di pesisir Tangerang.
Pasalnya, kehadiran pembatas sepanjang 30 kilometer itu sangat merugikan para nelayan yang melaut di perairan tersebut.
"Huru hara yang sedang terjadi sangat fenomenal, kok bisa laut dipagar sepanjang 30 km yang sudah jelas merugikan nelayan setempat, negara harus hadir dalam menyikapi ini dan menindaklanjuti seluruh yang terlibat dalam hal pagar laut," tulis pihak GMPM dalam pernyataannya, Rabu (29/1).
"Aparat penegak hukum harus tegakkan keadilan, negara harus berpihak kepada kaum tertindas dan negara harus tidak boleh takut kepada korporasi."
GMPM berharap aparat penegak hukum segera memeriksa eks menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto karena diduga terlibat dalam hal penerbitan HGB di area pagar laut.
"Eks menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto harus segera diperiksa karena diduga terlibat dalam hal penerbitan HGB pagar laut," pungkas GMPM. (dil/jpnn)
GMPM berharap aparat penegak hukum segera memeriksa eks menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto karena diduga terlibat dalam hal penerbitan HGB di area pagar laut
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
- Omongan Menteri Trenggono Disebut Tidak Mendasar oleh Pihak Kades Kohod, Waduh
- Soal Denda Rp 48 Miliar Pagar Laut, Kubu Kades Kohod Bilang Begini
- Menteri Trenggono: Kades Kohod & Staf Diberi Waktu 30 Hari Bayar Denda Rp 48 M
- Menteri Trenggono Sebut Kasus Pagar Laut di Tangerang Dilimpahkan ke Bareskrim
- Kades Kohod Disebut Bersedia Bayar Denda Pagar Laut Rp 48 Miliar
- Menteri Trenggono Ungkap Penanggung Jawab Pemasangan Pagar Laut, Ternyata
