GNPF MUI Kirim Satu Grup Kawal Pemeriksaan Ahok

GNPF MUI Kirim Satu Grup Kawal Pemeriksaan Ahok
Aksi unjuk rasa menuntut proses hukum secara adil kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Foto: dok.JPNN.com

”Dari kacamata komunikasi politik atau komunikasi pada umumnya, akan lebih produktif jika Jokowi tidak serta-merta mengatakan hal tersebut, sekalipun memang ada datanya,” tutur dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Emrus mengatakan, kepala negara harus memiliki kompetensi komunikasi yang mumpuni dalam menyampaikan pernyataan atau sikap kepada masyarakat terkait dengan persoalan publik.

Semua informasi yang dipegang presiden tidak harus disampaikan kepada masyarakat secara blak-blakan.

”Seorang kepala negara itu sarapannya adalah data intelijen. Jadi, ketika dia mengatakan itu, saya pikir sudah mempunyai dasarnya. Karena seorang presiden tidak boleh sembarangan dalam mengeluarkan pandangan,” terang dia.

Sementara itu, Ahok menyayangkan kerusuhan dalam aksi massa dua hari lalu. ”Kita sangat sayangkan itu. Presiden sudah sampaikan kalau ada aktor politik di belakang ini,” ujarnya saat menghadiri acara Jakarta Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Ahok tidak berkeberatan jika harus diproses hukum atau dipenjarakan. ”Saya katakan, saya tidak mungkin mundur. Saya lebih ikhlas, rela, kalau salah, proses hukum. Tangkap saya, penjarakan saya saja. Daripada saya harus mundur, ini jelas posisinya,” terangnya.

Menurut Ahok, jika mundur sebagai calon gubernur, dirinya pun akan tetap dipenjarakan.

”Kalau negara ini begitu kacau karena seorang Ahok, saya rela ditangkap, dipenjara, kenapa enggak. Tapi, bukan (dipenjara, Red) karena difitnah menghilangkan kata pakai,” katanya. (jun/dod/ydh/rya/c11/ca/sam/jpnn)

JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) membantah bahwa aksi 4 November bernuansa politik. Hal itu dikatakan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News