GNPF MUI Klarifikasi soal Pertemuan Dengan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI mengklarifikasi mengenai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6). Klarifikasi itu terkait pernyataan bahwa GNPF MUI meminta bertemu Jokowi.
"Yang benar bukan meminta, tapi kami menggagas terjadinya dialog antara GNPF MUI dengan Pak Presiden. Kata itu yang perlu kami garis bawahi," kata Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir dalam konferensi pers di kantor GNPF, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (27/6).
Bachtiar menjelaskan, GNPF MUI sebenarnya ingin berdialog dengan Jokowi sebelum adanya pelaksanaan Aksi 411. Sayangnya, hal itu tidak bisa terwujud.
Jokowi sempat bergabung dengan massa aksi pada Aksi 212. Dia ikut salat Jumat yang berlangsung di Monas. Namun, saat itu, tidak terjadi komunikasi dengan Jokowi. "Hanya salam dari presiden ke peserta aksi," ujar Bachtiar.
Dia mengatakan, GNPF MUI hampir kehilangan cara untuk berkomunikasi dengan presiden. Namun, titik terang muncul, setelah GNPF MUI berkomunikasi dengan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan HAM (menkopolhukam).
"Pak Menkopolhukam berjanji sampaikan aspirasi kami ke Pak Presiden," tutur Bachtiar.
Karena itu, dia membantah, pertemuan dengan Jokowi terkesan mendadak. "Itu salah besar. Ini sebuah perjalanan panjang dari 411. Gagasan dari kami," kata Bachtiar.
Menurut Bachtiar, pertemuan dengan Jokowi dalam rangka silaturahmi. Dialog antara Jokowi dengan GNPF MUI, kata dia, merupakan kebutuhan kedua belah pihak.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI mengklarifikasi mengenai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana
- Eks Pimpinan KPK dan Aktivis Laporkan PSN PIK 2 ke KPK, Sebut Ulah Jokowi
- Jokowi dan Korupsi
- Oalah, Bu Iriana Jokowi Ternyata Pernah ke Desa Kohod
- 100 Hari Rezim Prabowo, Pengamat: Berupaya Lepas dari Bayang-Bayang Solo
- Indah Banget Pemberian Prabowo Ini untuk Megawati di HUT ke-78, Jokowi Bagaimana?
- Pagar Laut Merugikan Rakyat, Pemerintahan Era Jokowi Harus Bertanggung Jawab