Golkar Akan Ubah Strategi

JAKARTA - Kekalahan beruntun kader Golkar dalam sejumlah pemilihan gubernur (pilgub) memaksa Partai Golkar mengubah strategi pemenangan pemilu. Saat ini yang menjadi salah satu fokus evaluasi adalah lemahnya militansi kader untuk berjuang memenangkan kadernya dalam pilgub.

 DPP Partai Golkar bahkan mengagendakan Rapat Koordinasi Nasional Badan Pemenangan Pemilu (Rakornas Bappilu) 29–31 Juni 2008 di Jakarta. Forum tersebut akan merumuskan kembali strategi penggalangan simpati masyarakat.

 Sebelumnya, sehari setelah Pilgub Jawa Tengah dan dipastikan calon Partai Golkar Bambang Sadono kalah, sejumlah petinggi partai beringin mengadakan rapat harian di kediaman Ketua Umum sekaligus Wapres Jusuf Kalla.

 Ditemui di kantornya, Ketua Harian II Bappilu DPP Partai Golkar Firman Soebagyo menegaskan bahwa perubahan strategi pemenangan pemilu akan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan konstelasi politik di daerah. ’’Yang pasti, kami belajar banyak dari pilkada,’’ ujarnya.

 Evaluasi pertama yang didapat dari sejumlah pilkada adalah adanya keengganan masyarakat mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) karena masalah ekonomi. Menurut Firman, masyarakat lebih memilih mencari nafkah daripada datang ke TPS. ’’Perhitungannya, kalau datang ke TPS, saya dapat apa? Padahal, kalau saya memilih bekerja, setidaknya saya mendapat penghasilan,’’ jelasnya.

 Karena itu, hal terpenting ialah meyakinkan masyarakat untuk tidak golput. Pada Pilkada Jateng, golput 42 persen. Jumlah itu merupakan terbesar di sepanjang sejarah pilkada. Untuk mengantisipasi meningkatkanya jumlah golput tersebut, Partai Golkar akan terus meningkatkan image partai, khususnya kepada pemilih pemula.

 Firman juga mengakui kurangnya militansi kader Partai Golkar. Menurut dia, militansi kader  di Pilkada Jawa Tengah tergolong lemah. Karena itu, dia kepada DPP mengusulkan untuk mempertegas sanksi bagi kader yang terbukti tidak bekerja menjalankan program partai.

 ’’Selama ini DPP telalu demokratis sehingga pengurus partai di bawah merasa punya kewenangan penuh dan tidak mendengarkan masukan dari pusat,’’ ujarnya.