Golkar Akan Ubah Strategi

Kewenangan DPP Diperbesar

Komposisi kewenangan pusat dan daerah dalam menentukan calon yang akan diusung itu menjadi isu penting saat rapat harian di kediaman Jusuf Kalla. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Keagamaan Priyo Budisantoso mengungkapkan, kewenangan DPP akan kembali diperbesar. ’’Rapat memutuskan, porsi kewenangan (DPP) akan diperpesar lagi,’’ ujarnya di gedung DPR Senayan, Jakarta kemarin (24/3).

 Sesuai dengan Juklak No 5/2005 yang dimiliki Partai Golkar, kewenangan DPP dalam menentukan calon gubernur hanyalah 40 persen. Bahkan, untuk calon bupati/wali kota, hanya 20 persen. ’’Tapi, kami belum tentukan angkanya. Yang jelas akan diubah menjadi lebih besar,’’ ujar ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.

 Apakah dominasi DPP nanti seperti PDIP atau PKB yang sangat besar? Priyo mengelak. ’’Tidak, tidak sebesar mereka,” ujarnya.

 Namun, sejumlah kritik dari internal terus mengalir. Salah satu di antaranya datang dari Wakil Ketua Dewan Penasihat MKGR Zainal Bintang. Dia mengingatkan agar Jusuf Kalla segera merombak kepengurusan di DPP sebelum diancam dengan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebab, kekalahan di sejumlah pilkada telah menurunkan citra partai dan kader di lapangan.

 Salah seorang ketua DPP Partai Golkar tersebut juga menyoroti pernyataan Kalla yang tetap yakin bahwa kekalahan pilkada bukan cerminan Pemilu 2009.

 Beberapa waktu lalu Kalla menyatakan bahwa kekuatan partai beringin di tingkat akar rumput masih solid. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kemengan pilkada di kabupaten/ kota mencapai 154 pilkada atau sekitar 42 persen. Di tingkat provinsi hanya enam pilkada yang dimenangkan Partai Golkar. Itu pun empat pilkada di antaranya koalisi dengan partai lain.