Golkar Anggap PT 7 Persen Lebih Realistis
Yudi Latif: Penyederhanaan Fraksi Lebih Tepat
Selasa, 21 Desember 2010 – 07:59 WIB

Golkar Anggap PT 7 Persen Lebih Realistis
JAKARTA - Jika sebelumnya Partai Demokrat menyatakan bahwa ambang batas parlemen parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen adalah angka ideal, tidak demikian dengan Partai Golkar. Partai peraih suara terbesar kedua ini justru menganggap angka yang ideal adalah 7 persen. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. “Untuk sehatnya demokrasi, Golkar mengusulkan peningkatan PT antara 5-7 persen,” kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, kemarin. (20/12).
Menurut Priyo, peningkatan PT menjadi sarana alami untuk penyederhanaan parpol. Sehingga wacana itu akan dijadikan klausul di dalam pembahasan RUU Pemilu yang akan dibahas DPR awal tahun 2011. Untuk itu, Golkar juga akan mengajak Setgab Koalisi membicarakan perihal peningkatan PT ini. “Akan kita bahas di Setgab,” ujar Priyo yang juga menjabat sebagai Wakail Ketua DPR.
Baca Juga:
Sementara itu, pengamat politik Yudi Latief menyatakan bahwa peningkatan PT untuk melakukan penyederhanaan politik menurutnya, bukan sebuah solusi dalam mengefektifkan dalam pengambil keputusan atas kebijakan pemerintah di parlemen. Menurutnya yang lebih selektif adalah penyederhanaan fraksi di DPR.
“Ketimbang naikin PT lebih baik penyederhanaan fraksi. Artinya fraksi digabungkan. Sehingga masing-masing fraksi bisa lebih memudah berkordinasi dalam pengambilan keputusan. Dan itu sesuai dengan niat para parpol dalam mewacanakan kenaikan PT ini,” ujarnya kepada INDOPOS (grup JPNN) di gedung DPR RI, kemarin (20/12/2010).
JAKARTA - Jika sebelumnya Partai Demokrat menyatakan bahwa ambang batas parlemen parliamentary threshold (PT) sebesar 4 persen adalah angka ideal,
BERITA TERKAIT
- Lantik 5 Anggota MPR PAW dari Fraksi Gerindra dan Golkar, Muzani Ingatkan Hal Ini
- Melchias Markus Mekeng Minta Prabowo Alokasikan Khusus Sekolah Kedinasan untuk Warga NTT
- Pengamat Bandingkan Imunitas Jaksa dengan Rakyat Biasa saat Hadapi Kasus Hukum
- Legislator PDIP Stevano Dorong MA Segera Membentuk Kamar Khusus Pajak
- RUU TNI Dibahas di Panja, Syamsu Rizal Soroti Mekanisme Penempatan hingga Anggaran
- Komisi III Dukung Sanksi PTDH untuk Oknum Polisi Terlibat Pemerasan di Kepri