Golkar Belum Diajak Bicara

Di internal Golkar sendiri kata Agung, reshuffle tidak menjadi perhatian serius karena masih dianggap sebagai isu biasa. Kalaupun ada jatah menteri dari Golkar yang dikurangi atau ditambah, Golkar menyerahkan sepenuhnya pada presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

‘’Meskipun dari awal ada keinginan agar kita ditambah kursinya, tapi akhirnya kami menyadari semuanya dikembalikan pada presiden. Golkar memahami dan mematuhi ketentuan undang-undang dasar itu,’’ kata Agung.

Sementara itu mengenai jajaran kementrian di bawah koordinasinya, Agung mengatakan kecil kemungkinan untuk terkena reshuffle. Meski ada beberapa kementrian yang mendapat raport merah, namun semuanya memiliki alasan yang jelas.

‘’Mereka punya alasan mengapa belanja modalnya telat. Jadi kalau dipertanyakan apa butuh perbaikan? Perbaikan itu secara menyeluruh juga terjadi di Kementrian dan Lembaga (lainnya),’’ kata Agung.(afz/jpnn)