Golkar Belum Sepakat Ide Gubernur Ditetapkan DPRD

JAKARTA - Ide Rancangan Undang Undang (RUU) Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menetapkan gubernur tidak lagi melalui pemilihan umum, masih menimbulkan perdebatan. Partai Golongan Karya menilai harus ada pembahasan yang panjang terkait pertimbangan pemerintah untuk menetapkan gubernur melalui DPRD.

"Silahkan pemerintah mengajukan draftnya, tidak semua konsep itu bisa kami terima," kata Priyo Budi Santoso, Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta, kemarin (21/8).

Menurut Priyo, Partai Golkar tetntu memiliki posisi tersendiri dalam melihat konsep pemilihan gubernur. Jika formatnya dirubah, ada implikasi yang besar karena rakyat tidak lagi bisa menetapkan pilihannya secara langsung. Pemilihan di DPRD, bisa jadi terjadi karena pertimbangan-pertimbangan politik. "Ada implikasi besar terhadap format demokrasi ke depan kita di daerah," ujarnya mengingatkan.

eski begitu, di internal Partai Golkar juga muncul pendapat agar DPRD bisa berkontribusi menetapkan gubernur. Menurut Priyo, tingginya biaya politik pemilihan kepala daerah juga menjadi pertimbangan keterlibatan DPRD. "Masukan-masukan daerah masih kami pertimbangkan, karena ada dua kutub yang berbeda (pro dan kontra, red)," jelasnya.