Golkar Belum Sepakat Ide Gubernur Ditetapkan DPRD

Ketidakmampuan kabupaten/kota dalam pembangunan ekonomi disebabkan berbagai faktor. Ruang gerak otonomi yang dimiliki terbatas, termasuk dengan keterbatasan wewenang yang dimiliki kabupaten/kota. "Kalau ingin mempercepat konsolidasi sumber daya ekonomi, sudah waktunya diangkat titik berat dari kabupaten/kota ke provinsi," kata mantan Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan itu.

Mengangkat otonomi ke tingkat provinsi, kata Ryaas, lebih mempermudah konsolidasi. Pengambilan keputusan dan juga pemantauan dari pemerintah pusat juga lebih mudah.

Jika pertimbangannya menghindari praktek korupsi, justru di tingkat kabupaten/kota harus dilakukan penetapan kepala daerah oleh DPRD. Data yang disampaikan Mendagri sendiri menunjukkan bahwa ratusan praktek korupsi terjadi di daerah tingkat II. "Yang dibilang mendagri 160 lebih (korupsi) itu bupati walikota," ujarnya mengingatkan. (bay)