Golkar Berpeluang Meninggalkan Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago tak heran melihat sikap sejumlah partai politik yang terkesan ngotot mengusung kadernya sebagai capres maupun cawapres di Pilpres 2019 mendatang.
Pangi meyakini sikap ngotot PKB, PKS, PAN, Golkar, Gerindra dan Demokrat, semata-mata untuk menyelamatkan elektabilitas partai masing-masing di pemilihan legislatif.
"Memang sangat berbeda dengan PPP, Hanura dan Nasdem, terkesan menyerahkan leher partai ke Pak Jokowi untuk memilih cawapresnya, tidak harus dari kader ketua umum partai tersebut," ujar Pangi di Jakarta, Sabtu (14/7).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini kemudian memaparkan makna di balik pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak yang akan digelar 2019 mendatang.
Menurutnya, dalam terminologi ilmu politik dikenal efek ekor jas (cotail effect). Yaitu, salah satu cara mendongkrak elektabilitas partai dengan mengusung figur dari kader partai di pilpres.
"Kalau melihat terminologi ilmu politik ini, Golkar saya kira berpotensi banting stir dari koalisi Jokowi," ucapnya.
Karena itu, kemungkinan Golkar meninggalkan Jokowi terbuka, jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada akhirnya tak digandeng sebagai cawapres Jokowi.
Apalagi, kata Pangi kemudian, sebagian grass root dan elite partai berlambang pohon beringin itu terkesan masih gigih memperjuangkan Airlangga sebagai cawapres
Karena itu, kemungkinan Golkar meninggalkan Jokowi terbuka, jika Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto pada akhirnya tak digandeng sebagai cawapres Jokowi.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi