Golkar Butuh Ketum Baru, Projo Jagokan Airlangga Hartarto

jpnn.com, JAKARTA - Kader Partai Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menggelar diskusi tertutup dengan para relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam Projo, Rabu (29/11) sore. Airlangga disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi ketua umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada pertemuan yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu, Airlangga membeber idenya jika kelak memimpin Golkar. Tapi bagi Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, hal yang penting adalah Golkar tetap menjadi pendukung Jokowi jika kelak ada pergantian ketua umum.

"Sebagai ormas militan pendukung Jokowi, kami sangat peduli terhadap kondisi partai pendukung pemerintah. Apalagi Golkar adalah kekuatan kebangsaan yang memiliki banyak kader potensial untuk membantu kinerja pemerintah baik sebagai eksekutif maupun parlemen, " kata Budi usai berdiskusi dengan Airlangga.

Menurut Budi, Partai Golkar saat ini memang sedang didera masalah pasca-keputusan KPK menjerat Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP. Padahal, Golkar merupakan salah satu partai pendukung pemerintahan saat ini.

Karena itu Budi berharap agar nantinya Golkar melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) nanti bisa memilih sosok ketua umum yang tepat dan tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan aktivis 1998 itu meyakini Golkar bisa mencari solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi saat ini.

“Kader Golkar sudah sangat terlatih untuk menghasilkan konsensus. Soal teknis dan mekanisme, kami tidak mau ikut campur karena itu urusan rumah tangga Golkar. Kami menghormati hak dan kedaulatan anggota Partai Golkar, " tutur Budi.

Namun, dalam pandangan Budi, figur di Golkar saat ini yang tepat untuk menjadi ketua umum adalah Airlangga. Sebab, Airlangga diyakini bisa diterima semua kalangan di Golkar.

" Airlangga sosok yang tepat memimpin Golkar dalam masa transisi seperti ini. Golkar perlu ketua umum yang mampu meminimalisasi konflik dan dapat diterima banyak kalangan, " ulas Budi.