Golkar Curiga Dipo Tukangi Data Korupsi

Bambang mengungkapkan, coba lihat kasus-kasus di daerah 2004-2009, kader Demokrat justru banyak yang terjaring. "Saya menduga manuver Dipo adalah bagian dari operasi politik secara sistematis untuk mengembalikan citra Demokrat dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Karena konon kabarnya seminggu sebelumnya ada survey internal Demokrat. Suara mereka melorot lagi," kata Bambang.

Seperti diberitakan, pemerintah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama pasal 36 mengenai tindakan penyelidikan atau penyidikan terhadap kepala daerah maupun wakilnya tidak lagi membutuhkan persetujuan presiden.

"Dengan keluarnya keputusan ini, proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah mudah-mudahan bisa lebih cepat dan sederhana,”kata Sekretaris Kabinet Dipo Alam, di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat (28/9).

Dipo mengatakan, Presiden SBY sangat berkomitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Buktinya sudah ada 176 izin yang disetujui Presiden. Sebanyak 79 persen adalah kasus korupsi, sisanya kasus pidana lain. Melibatkan mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota dewan.