Golkar Daerah Juga Harus Dievaluasi
Jumat, 10 Juli 2009 – 18:23 WIB

Golkar Daerah Juga Harus Dievaluasi
JAKARTA – Arus yang menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar dihadang kelompok di internal ‘partai beringin rindang’ yang pro kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka menilai, kekalahan Golkar pada pemilu legislatif dan pilpres bukan semata tanggung jawab JK. Kubu yang pro JK balik menyerang, dengan mengatakan bahwa evaluasi terhadap kekalahan Golkar harus dimulai dari tingkat kepengurusan di level daerah. “Di daerah harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, mengapa kalah. Jangan semua dilimpahkan tanggung jawabnya ke satu orang saja (JK, red) karena pemilih basisnya ada di daerah,” ujar salah seorang Ketua DPP Partai Golkar, Ali Wongso Sinaga kepada JPNN di Jakarta , Jumat (10/7). Dia balik menuding para pengurus yang ngotot dilaksanakannya munaslub. Katanya, hal itu mencerminkan para pengurus tidak patuh pada aturan partai. “Partai Golkar mengalami krisis ideologi. Partai Golkar lebih banyak diisi orang-orang yang berjiwa prgamatis. Banyak orang Golkar yang berprinsip ‘Apa yang saya dapat’. Kalau yang didapat tidak sesuai yang diinginkan, meraka malas bergerak,” bebernya, tanpa mau menyebut siapa saja tokoh Golkar yang dimaksudkan itu.
Dikatakan Ali, munaslub hanya bisa digelar bila terjadi pelanggaran konstitusi partai oleh pimpinan. Dan hingga saat ini, katanya, belum ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan JK. Kalau kekalahan Golkar pada pemilu legislatif (pileg) dijadikan alasan untuk dilakukannya munaslub, kata Ali, itu tidak tepat karena kekalahan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kalahnya beruntun termasuk kalah pilpres? “Hasil pilpres belum final, kita belum tahu kalah atau menang,” kilahnya. Dia juga menampik bila ada anggapan JK lemah dalam hal kepemimpinan yang berdampak pada merosotnya kinerja politik Golkar. “Apa sih yang kurang (dari kepemimpinan JK, red?” ujarnya balik bertanya.
Baca Juga:
Ali mengklaim, kalau dipetakan, hingga saat ini masih banyak pengurus DPD yang tidak menghendaki dilaksanakannya munaslub. “Lebih banyak yang setuju munas digelar sesuai kalender. Toh kalau dipercepat, selisihnya cumun berapa bulan sih? Toh juga perlu persiapan satu hingga dua bulan untuk sebuah munaslub,” katanya.
Baca Juga:
JAKARTA – Arus yang menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar dihadang kelompok di internal ‘partai
BERITA TERKAIT
- Tak Incar Jabatan, ART: Saya Cukup Jadi Adik Seorang Anwar Hafid
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- RUU PSK, Muslim Ayub Nilai LPSK Harus Hadir di Daerah Rawan Seperti Aceh dan Papua
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa