Golkar Daerah Juga Harus Dievaluasi
Jumat, 10 Juli 2009 – 18:23 WIB
JAKARTA – Arus yang menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar dihadang kelompok di internal ‘partai beringin rindang’ yang pro kepemimpinan Jusuf Kalla. Mereka menilai, kekalahan Golkar pada pemilu legislatif dan pilpres bukan semata tanggung jawab JK. Kubu yang pro JK balik menyerang, dengan mengatakan bahwa evaluasi terhadap kekalahan Golkar harus dimulai dari tingkat kepengurusan di level daerah. “Di daerah harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, mengapa kalah. Jangan semua dilimpahkan tanggung jawabnya ke satu orang saja (JK, red) karena pemilih basisnya ada di daerah,” ujar salah seorang Ketua DPP Partai Golkar, Ali Wongso Sinaga kepada JPNN di Jakarta , Jumat (10/7). Dia balik menuding para pengurus yang ngotot dilaksanakannya munaslub. Katanya, hal itu mencerminkan para pengurus tidak patuh pada aturan partai. “Partai Golkar mengalami krisis ideologi. Partai Golkar lebih banyak diisi orang-orang yang berjiwa prgamatis. Banyak orang Golkar yang berprinsip ‘Apa yang saya dapat’. Kalau yang didapat tidak sesuai yang diinginkan, meraka malas bergerak,” bebernya, tanpa mau menyebut siapa saja tokoh Golkar yang dimaksudkan itu.
Dikatakan Ali, munaslub hanya bisa digelar bila terjadi pelanggaran konstitusi partai oleh pimpinan. Dan hingga saat ini, katanya, belum ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan JK. Kalau kekalahan Golkar pada pemilu legislatif (pileg) dijadikan alasan untuk dilakukannya munaslub, kata Ali, itu tidak tepat karena kekalahan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau kalahnya beruntun termasuk kalah pilpres? “Hasil pilpres belum final, kita belum tahu kalah atau menang,” kilahnya. Dia juga menampik bila ada anggapan JK lemah dalam hal kepemimpinan yang berdampak pada merosotnya kinerja politik Golkar. “Apa sih yang kurang (dari kepemimpinan JK, red?” ujarnya balik bertanya.
Baca Juga:
Ali mengklaim, kalau dipetakan, hingga saat ini masih banyak pengurus DPD yang tidak menghendaki dilaksanakannya munaslub. “Lebih banyak yang setuju munas digelar sesuai kalender. Toh kalau dipercepat, selisihnya cumun berapa bulan sih? Toh juga perlu persiapan satu hingga dua bulan untuk sebuah munaslub,” katanya.
Baca Juga:
JAKARTA – Arus yang menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) Partai Golkar dihadang kelompok di internal ‘partai
BERITA TERKAIT
- PDIP Sebut Megawati dan Prabowo akan Bertemu, Kriminalisasi Hasto Bakal Dibahas?
- Dukung Prabowo soal Swasembada Pangan, Legislator PKB: Bukan Kebijakan Muluk-Muluk
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Kuasa Hukum Gus Muhaimin: Semua Gugatan Ghufron Kandas
- Konsolidasi Nasional Gerakan Mandiri Bangsa Lahirkan Partai Gema Bangsa
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi