Golkar dan Demokrat Dinilai Tidak Rasional Hadapi DPD

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kalau saja Partai Golkar dan Demokrat mau merevisi UU MD3 pasti munculnya pasal lumpur Lapindo di APBN-P 2013 tidak akan jadi kontradiktif.

"Kalau Partai Golkar di DPR mau merevisi Undang-Undang MD3 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstituasi (MK) saya yakin pasal lumpur Lapindo di APBN-P 2013 tidak akan ribut seperti ini," kata Margarito Kamis, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (27/6).

Demikian juga halnya dengan sikap Partai Demokrat yang hingga saat ini belum punya niat baik atas keputusan MK tersebut. Menurut Margarito, itu memperlihatkan satu sikap yang tidak ingin mendapat teman baru di sistem parlemen Indonesia. "Jadi Golkar dan Demokrat sudah bersikap tidak rasional dalam berpolitik," tegas dia.

Selain mengkritisi Golkar dan Demokrat, Margarito juga menilai DPR sebagai institusi lucu-lucuan. "DPR ini lucu, kok urusan Tatib yang dihebohkan. Mestinya DPR mengurus bangsa dan negara ini. Jangan malah berdebat terus soal Tatib. DPR bukan DPRD kabupaten atau kota. Kelakuannya kok seperti itu?," tanya Margarito Kamis.