Golkar dan PDI-P Beda soal Garuda

JAKARTA – Komisi VI dalam waktu dekat ini akan segera memanggil jajaran Direksi  PT Garuda Indonesia. Hal ini terkait dengan Initial Public Offering (IPO) yang dikhwatirkan akan terjadi seperti Krakatau Steel. Namun uniknya, Golkar dan PDI-P berbeda sikap terhadap permasalahan manajemen perusahaan penerbangan pelat merah ini.

Menurut anggota DPR dari F-Partai Golkar Idris Laena, rencana proses pelepasan saham Garuda yang akan dilakukan dalam dua tahap harus dikaji ulang oleh DPR. Hal tersebut berdasarkan penilaian sistem manajemen yang terkesan berantakan. Oleh karena itu, dirinya menekankan, manajemen Garuda diharapkan dapat benar-benar membenahi sistem internalnya sebelum menjadi perusahaan publik.

“Di samping itu, untuk menghindari pandangan publik bahwa proses pelepasan saham perusahaan penerbangan pelat merah itu terkesan dipaksakan. Mengingat sebelumnya kasus pelepasan saham Krakatau Steel (KRAS),” ujarnya pada wartawan di DPR, kemarin (23/11).

Terkait dengan Initial Public Offering (IPO) Garuda, kata Idris, tetap harus ada persetujuan dari DPR, dan kita (Komisi VI) akan mengkaji ulang hal itu. Kalau memang Garuda tidak siap kenapa dipaksakan. “Kita tahulah saat ini manajemen Garuda sangat tidak sehat,” ujarnya. Idris mengungkapkan, untuk menjadi perusahaan publik, Garuda seharusnya mempunyai sistem manajemen yang kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Komisi VI segara akan melakukan rapat internal yang akan membahas kesiapan Garuda.