Golkar dan PKS Dinilai di Jalur Konstitusi

Bahkan Irmanputra Sidin menenggarai koalisi dan oposisi adalah pergerakan politik yang tidak sejalan dengan konstitusi karena sering menggeser berbagai agenda politik bangsa untuk kepentingan sesaat koalisi. "Dalam perspektif berkonstitusi, perdebatan soal etika berkoalisi, fatsun politik harus dikesampingkan karena sejatinya DPR itu harus bekerja untuk kepentingan konstitusi dan rakyat secara keseluruhan," tegasnya.

Demikian juga sebaliknya, andai hak angket mafia pajak itu seratus persen diterima DPR, lalu bermuara pada hak menyatakan pendapat (HMP). "Pemerintah tidak perlu reaktif dan ketakutan sebab HMP itu tidak otomatis bisa melengserkan presiden karena harus diproses dulu di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya. Karena itu, angket bukanlah akhir dari segalanya dan proses hukum inilah yang belum dipahami oleh mayoritas penolak hak angket mafia pajak, tuaksnya. (fas/jpnn)