Golkar Desak Menkumham Mundur

"Hak Interpelasi akan terus dilanjutkan untuk mengetahui apakah presiden tahu, dilaporkan atau bahkan menyetujui Keputusan keliru yang dibuat menterinya. Sangat tidak mungkin Kebijakan Moratorium Remisi difinalkan, diumumkan ke publik dan dilaksanakan oleh Menkumham, tanpa persetujuan atasan sang menteri. Artinya, besar kemungkinan keputusan PTUN itu akan menjadi bola panas bagi presiden," ungkap Bambang Soesatyo. (fas/jpnn)