Golkar Diam-Diam Tolak Jabatan Jokowi Diperpanjang

jpnn.com, JAKARTA - Sempat mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden yang digulirkan pertama kali oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kemudian disokong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, kini Golkar dikabarkan menolak wacana tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, Golkar telah menggelar rapat terbatas dengan dihadiri Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekjen Loedwijk Paulus, Bendahara Umum Dito Ganindito, Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi Beringin lainnya pada Rabu 2 Maret lalu.

Hasilnya, Golkar menolak penundaan Pemilu 2024 dan akan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.

Ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan usulan perpanjangan jabatan presiden dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau, dan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga tepat sehari setelah Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu 2024.

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng menebalkan, partainya siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Mekeng mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.

"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," kata Mekeng.

Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.