Golkar Diingatkan tak Buru-buru Capreskan Ical
Senin, 30 April 2012 – 18:48 WIB
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan di negara demokrasi tidak ada hak istimewa ketua umum (ketum) partai secara otomatis jadi calon presiden (capres). Termasuk di Partai Golkar.
Karena itu, menurut dia, harus dibuka kesempatan bagi figur atau tokoh di luar ketua umum yang mampu dan layak untuk ikut bersaing sebagai capres.
“Jika ketua umum ngotot dan tidak bisa dihindari lagi, itu berarti di dalam partai sudah menguat apa yang disebut oligarki. Kekuasaan ketum dan lingkungan terdekatnya sudah menguasai Golkar,” kata Syamsudin Haris kepada wartawan, usai diskusi di gedung Nusantara IV, Senayan Jakarta, Senin (30/4).
Dia mengaku heran melihat kecendrungan elit Partai Golkar yang memelihara oligarki tanpa memberi kesempatan tokoh lain yang juga memiliki kemampuan dan mumpuni untuk maju sebagai capres Golkar. Dalam AD/ART Golkar, tidak ada ketentuan yang mengharuskan ketum jadi capres.
JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris mengatakan di negara demokrasi tidak ada hak istimewa
BERITA TERKAIT
- KPU: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilgub Gorontalo Capai 79 Persen
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Serangga Jadi Lauk MBG, Legislator PKS: Jangan Sampai Menimbulkan Masalah Kesehatan
- Memperingati Imlek, Eddy Bicara Kemampuan Prabowo Meredam Gerakan Identitas
- Survei Kepuasan Masyarakat Tinggi, Pemerintahan Prabowo Sebut Bakal Kerja Lebih Baik
- Komisi IX DPR RI Soroti Penembakan PMI di Malaysia, Perlu Dilakukan Perbaikan Perlindungan