Golkar Dinilai Trouble Maker bagi Koalisi

JAKARTA -- Tensi politik yang melanda Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi di pengujung tahun mencapai puncaknya. Kubu PDIP melalui Ketua MPR Taufik Kiemas menuding Setgab melawan demokrasi. Karena itu, dia menyarankan forum itu dibubarkan saja. Pandangan tersebut juga diamini Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Riak-riak kekecewaan di internal koalisi sendiri terhadap Setgab juga bermunculan. PKS mengeluhkan lemahnya koordinasi, sedangkan PPP menuding Setgab hanya didominasi Partai Demokrat dan Partai Golkar. Belakangan, Wasekjen DPP PPP M. Romahurmuziy mewacanakan perlunya empat partai kelas menengah di Setgab  yakni PPP, PAN, PKS, dan PKB, membentuk poros tengah agar suaranya lebih terdengar.

Apa yang sebenarnya menjadi motivasi politik dari semua manuver ini? "Kalau kepentingan PDIP dan partai-partai non pemerintah lain, jelas terjadi karena merasa kontrol parlemen terhadap pemerintah semakin turun setelah dibentuknya Setgab," kata pengamat politik Burhanudin Muhtadi di Jakarta kemarin (2/1).

Burhan, begitu dia biasa disapa, menjelaskan bahwa Setgab dibentuk pascahuru-hara kasus Bank Century yang berujung dengan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak itu, setiap keputusan pemerintah yang dirapatkan Setgab relatif aman ketika dibawa ke DPR. "Apa pun keputusan Setgab harus dikuti enam mitra koalisi yang ada di DPR. Boleh dibilang Setgab lebih dinamis daripada DPR itu sendiri," kritik Burhan. PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura tidak bisa berharap banyak anggota Setgab mau mendukung mereka untuk agenda-agenda politik tertentu.