Golkar DIY Sebut Capres Tidak Harus Jawa

JAKARTA--Dikotomi Jawa dan non Jawa untuk tampuk pimpinan nasional, sudah saatnya diakhiri. Presiden yang harus dipilih pada pilpres mendatang tidak harus berdasar etnis, melainkan kapabilitas dan kapasitas. Hal ini ditegaskan Ketua DPD I Golkar Jogjakarta  Gandung Pardiman, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu 18 Februari.

"Jadi, pemikiran presiden itu harus orang Jawa sudah terbelakang. Saya ingin tegaskan, bahwa presiden saat ini tidak harus orang Jawa lagi," terang Gandung. Penegasan ini, disampaikan Gandung menjawab adanya sinyalemen sejumlah kader Golkar di daerah pesimis mendorong Ketua Umum DPP Golkar, HM. Jusuf Kalla sebagai capres dikarenakan JK yang non Jawa.

Juga, menjawab penilaian yang menyebutkan Golkar begitu takut  berseberangan dengan SBY, yang notabene orang Jawa, calon presiden Partai Demokrat."Sebenarnya, Golkar harus menunjukkan eksistensinya sebagai partai besar yang tidak terkesan sangat bergantung pada sosok SBY. Kalau memang JK yang dihasilkan penjaringan nanti sebagai capres, harus berani didukung oleh kader" kata Gandung lagi.

Hanya saja, saat disinggung apakah penegasan presiden bisa bukan Jawa bentuk penolakan DPD I Golkar terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono, dibantah Gandung."Maksudnya, kalau Golkar berani usung capres sendiri, maka bisa saja yang mendampinginya itu Sri Sultan atau sebaliknya," tandas Gandung. (ysd)