Golkar Dorong Pemerintahan Jokowi Lebih Galak kepada Myanmar
jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai Golkar meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa bersikap lebih keras terhadap Myanmar terkait masalah Rohingya. Menurut Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham, pemerintah Indonesia harus segera mengevalusasi hubungan kerja sama dengan Myanmar bila tragedi kemanusiaan terhadap etnis minoritas muslim Rohingya terus berlanjut.
"Apabila pemerintah Myanmar tidak segera menyelesaikan tragedi kemanusiaan tersebut, DPP Golkar mendesak pemerintah Indonesia segera mengevalusasi hubungan dengan Myanmar, baik diplomatik, ekonomi maupun kerja sama lainnya sebagai bentuk protes atas tragedi kemanusiaan," ujar Idrus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (4/9).
Partai pimpinan Setya Novanto itu juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak PBB dalam sidang umum yang akan datang agar segera melakukan investigasi terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran HAM di Myanmar. Menurut Idrus, harus ada tekanan dari dunia internasional kepada Myanmar agar menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Rohingya.
Selain itu, Golkar memberi waktu kepada pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan ini secara diplomatik. Bila tidak ada perubahan, maka harus ada tindakan lebih keras kepada negeri yang sebelumnya bernama Burma itu.
"Tentu ada tahapan dan proses yang harus dijalankan. Kami punya keyakinan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan lebih nantinya," tandas Idrus.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Golkar Jaksel Patroli Mencari Perusak Baliho RIDO
- Golkar Bantah Isu Soal Putusan PTUN yang Batalkan SK Kemenkumham
- Agun Gunandjar Sebut KPK Tersangkakan 2 Orang Baru di Kasus e-KTP
- Kalah Berulang Kali, Bang Zul Memaknai Buah Kebaikan Tak Harus Dipanen Langsung
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Golkar Surabaya Ikut Sukseskan Pemecahan Rekor MURI Senam Serentak Nasional