Golkar Gulirkan Isu Reshuffle Kabinet

Terpisah, Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq menanggapi enteng lontaran isu reshuffle tersebut. "Presiden mau mengambil langkah apa pun, itu kewenangan presiden. Tidak usah diajar-ajarin," sindirnya. Menurut dia, sangat berlebihan kalau pandangan itu muncul dari parpol. "Presiden tahulah tindak lanjutnya bagaimana. Pasti SOP-nya sudah ada," tegas Mahfudz.

Dia menyampaikan, evaluasi kinerja kabinet tersebut bersifat periodik. Hasil evaluasi itu lebih sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja kementerian pada triwulan berikutnya, yakni sampai sekitar Oktober mendatang. "Ini menjadi informasi bagi presiden untuk berkonsolidasi dengan menteri-menteri terkait, baik yang sudah bagus maupun yang kurang," katanya.

Mahfudz menambahkan, khusus hasil evaluasi terhadap menteri-menteri dari parpol sebaiknya ditembuskan ke DPP partai masing-masing. Dengan begitu, DPP partai akan punya informasi yang sama. "Dari sana, bisa dibahas apa yang harus dilakukan parpol untuk mem-back up menterinya," ujar dia. Bagaimana kalau evaluasi itu berujung reshuffle" "Tujuan evaluasi ini tidak untuk reshuffle atau mengganti menteri. Tapi, kalau ada pihak lain yang punya pikiran lain, saya tidak tahu," tutur Mahfudz.

Saat dihubungi, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan bahwa evaluasi kabinet merupakan bagian integral dari pekerjaan UKP4 yang ditugaskan presiden. Dengan demikian, hasil evaluasi memang disampaikan kepada presiden. "Soal ujungnya reshuffle atau tidak, itu hak prerogatif presiden. Mungkin saja presiden akan memanggil menteri bersangkutan, nggak ujuk-ujuk dipecat. Jadi, biar presiden yang memutuskan. Mereka kan tiap hari ketemu dan punya kontrak politik," jelas Max.