Golkar Harus Cekatan Pilih Ketum Baru agar DPR Punya Ketua

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Heri Budianto menyatakan, DPR harus segera memiliki ketua baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto. Ketua umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) itu menegaskan, saat ini Golkar perlu bergerak cepat mencari ketua umum baru sehingga bisa menunjuk kadernya sebagai ketua DPR.
Heri mengatakan, Golkar saat ini memang membutuhkan langkah penyelamatan internal. Tujuannya agar elektabilitas partai berlambang beringin itu tak terus tergerus.
Menurut Heri, sebenarnya Golkar sebagai partai lama sudah merespons dengan wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). "Artinya kasus Novanto bagi internal partainya adalah sebuah langkah untuk menyelamatkan partai," kata Heri dalam diskusi publik bertajuk Ketua DPR RI Antara Politik dan Hukum di gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/12).
Lebih lanjut Heri mengatakan, jika Golkar sudah memberi respons atas kasus Novanto, maka parlemen juga seharusnya menyikapinya dengan melakukan pergantian ketua DPR. Sesuai mekanisme yang ada maka Golkar pula yang memiliki kewenangan mengganti kadernya di parlemen termasuk di posisi ketua DPR.
Namun, Heri memandang pergantian ketua DPR sudah sangat penting dilakukan. Menurut dia, kalau Partai Golkar sudah merespons dengan munaslub, harusnya DPR juga bertindak cepat agar citra parlemen tidak merosot.
"Jadi, untuk menyelamatkan DPR ke depan harus melakukan pergantian ketua," katanya.
Selain menyelamatkan DPR, kata dia, pergantian ketua juga menyangkut kinerja parlemen. Misalnya, dalam target pembahasan dan pengesahan undang-undang.
Apalagi, masa kerja DPR tinggal dua tahun lagi. Belum lagi ke depan akan memasuki berbagai agenda politik seperti pilkada, pemilu, seleksi calon anggota legislatif dan sebagainya.
Pengamat politik Heri Budianto menyatakan, DPR harus segera memiliki ketua baru setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto.
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag
- Ketua Umum Fokusmaker Bantah Isu Jadi Waketum DPP AMPI
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Menangis, Nasib Pengangkatan R2/R3 Tua Diujung Pensiun, untuk PPPK 2024 Tahun Depan
- RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah Perlu Partisipasi Publik demi Tata Kelola yang Adil