Golkar Harus Gelar Rapimnas untuk Menghindari Perpecahan

jpnn.com, JAKARTA - Potensi perpecahan dalam partai politik dalam proses pencalonan wakil presiden yang diusung untuk mendampingi Jokowi cukup besar. Untuk menghindari konflik dan friksi serta perpecahan, maka mekanisme internal partai harus digunakan untuk memutuskan siapa saja yang akan dicalonkan.

“Saya mengamati, persaingan untuk mendapatkan posisi Wapres Jokowi sangat tinggi, sementara sinyal dari Jokowi akan memilih siapa belum jelas. Karena itu secara internal partai harus melakukan proses yang transparan dan demokratis. Kalau di Golkar, saya usulkan digelar Rapat Pimpinan Nasional,” ujar Anggota Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Anwar Arifin ketika berbicara dalam diskusi bertema “Koalisi Elite Vs Kader: Pencapresan dan Ancaman Perpecahan Parpol” di Jakarta, Minggu (27/5).

Anwar Arifin menegaskan tidak sulit bagi Golkar untuk segera menggelar Rapimnas dan mendengarkan suara-suara DPD I dan II guna menjaring siapa saja yang layak dan pantas untuk menjadi Cawapres.

Lebih lanjut, Anwar Arifin menyatakan tujuan Rapimnas adalah untuk menjaga soliditas partai. Karena belum ada sinyal yang jelas dari Jokowi, maka Rapimnas bis aputuskan 3-5 nama, baik figur muda maupun senior.

“Kalau saat ini Ketua umum Airlangga digadang gadang sebagai Cawapres boleh saja, itu masih bersifat pribadi. Tapi dalam pencalonan wakil presiden kan bukan urusan pribadi. Ini urusan partai danmenyangkut masa depan partai. Jadi prosesnya harus demokratis dan terbuka. Maka Rapimnas adalah yang terbaik, sehingga suara-suara yang berbeda bisa disatukan dan jika sudha diputuskan, semua harus patuh,” papar Anwar Arifin yang beberapa periode menjadi anggota DPR RI.

Narasumber lain dalam diskusi ini adalah Direktur Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Poempida Hidayatullah, Ketua DPP PSI Tsamara Amany, Direktur LIMA, Ray Rangkuti, dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) Yassin Muhammad selaku pelaksana diskusi.