Golkar Ingin Luruskan Persoalan Pajak Ical

"Awalnya Demokrat setuju, mengapa Demokrat berbalik badan, saya tidak tahu jawabannya," katanya. Selaku pimpinan dewan, Priyo memastikan usulan hak angket yang ditandatangani 114 anggota dari semua fraksi, kecuali Fraksi Partai Demokrat, itu, akan dibacakan dalam sidang paripurna DPR, Rabu mendatang.

 

Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa juga membantah keras isu yang menyerang partainya itu."Dari 151 perusahaan tidak satupun yang kami kenal, apalagi ada kaitannya dengan Demokrat. Jadi, mundurnya kami dari pengusulan angket pajak sama sekali bukan kekhawatiran soal itu," jelas Saan.

 

Menurut dia, memang sempat ada sejumlah anggota fraksinya yang mendukung. Tapi, itu belum menjadi sikap resmi fraksi. "Fraksi sendiri akhirnya memutuskan tidak mendukung karena akar pijakan angket itu yang tidak jelas. Kami tidak melihat ada kebijakan atau sistem perpajakan pemerintah yang melanggar sehingga perlu diselidiki," ujarnya.

 

Saan menuturkan persoalan perpajakan lebih kepada soal oknum mafia di internal inspektorat pajak dan para pengemplang pajak. Dia mencontohkan dalam kasus Gayus Tambunan, aparat penegak hukum sudah turun tangan. Bahkan, KPK juga sudah terlibat.