Golkar Jangan Ngotot Minta Jatah Menteri
Senin, 13 Juli 2009 – 17:56 WIB
JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tidak memerlukan orang Golkar untuk duduk di kabinetnya, sebaiknya petinggi Partai Golkar tidak memaksakan diri untuk ikut bergabung. "Jadi soal ikut atau tidak dalam kabinet, itu bukan lagi domainnya Golkar. Keputusannya sangat tergantung dari kebutuhan presiden terpilih," tegas Akbar Tandjung, di Jakarta, Senin (13/7), menyikapi berbagai manuver elit Golkar untuk bergabung dengan Pemerintahan SBY-Boediono.
Partai Golkar, lanjutnya, tidak lagi bisa memaksa-masakan kehendak dengan berbagai cara. Kecuali jika SBY menilai Golkar dan para kadernya diperlukan untuk memperkuat pemerintahan. "Sebaliknya, bila SBY merasa tidak memerlukan Golkar, maka Golkar tidak perlu memaksakan diri," tegas Akbar.
Baca Juga:
Namun, mantan Ketua DPR itu berharap masyarakat bisa melihat bahwa selama lima tahun ini, kerjasama Golkar dengan Demokrat bisa berjalan baik. "Banyak manfaat yang bisa dipetik berdasarkan pengalaman Golkar selama lima tahun terakhir berjalan bersama SBY dan Partai Demokrat. Oleh karena itu, sebaiknya kerjasama antar kedua partai bisa diteruskan ke depan," sarannya.
Meski bukan pemenang pemilu, lanjut Akbar, Golkar tetap memiliki nilai lebih yakni sebagai kekuatan politik yang mempunyai sejumlah kelebihan, termasuk pengalaman yang matang, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Di akhir pernyataannya, Akbar kembali menegaskan bahwa keputusan akhir untuk menerima Golkar atau tidak, ada di tangan presiden. Bila presiden menganggap perlu untuk memanfaatkan kelebihan Golkar, maka dia akan mengambil kader-kader terbaik Golkar guna bersama-sama membangun negara. (fas/JPNN)
JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa tidak memerlukan orang Golkar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Hasil Pilkada 8 Daerah dengan Calon Tunggal Digugat ke MK, Pertanda Apa?
- Banyak Banget, Ada 312 Hasil Pilkada yang Digugat ke Mahkamah Konstitusi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- DPP PPP Peringati Hari Ibu dengan Beri Santunan ke Anak Yatim Piatu
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi