Golkar Juga Minta Jatah Mengkritik Pemerintah

  JAKARTA - Partai Golkar semakin memperlihatkan keinginan untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan SBY-Boediono nanti. Namun, partai berlambang beringin itu memasang syarat khusus kepada SBY. Apa itu? Golkar ingin bila berkoalisi nanti, harus tetap diberi ruang untuk mengkritik pemerintahan. "Tentu kita akan mengajukan syarat untuk disepakati bersama. Kesepakatan tersebut intinya memberikan ruang lebih besar bagi Golkar untuk tetap bisa memberikan kritik," kata Wakil Ketua DPP Partai Golkar Agung Laksono saat ditemui di kantornya di kompleks gedung DPR kemarin (14/7).

Agung mengakui, oposisi bukan pilihan partainya. Sebab, selama ini Golkar terbiasa di pemerintahan. Namun, hal itu tidak lantas membuat mereka tak bisa mengkritik. "Secara kultural, Golkar melakukan kritik terhadap pemerintah dari dalam. Apalagi, fungsi utama partai adalah fungsi penyeimbang dan pengawasan," katanya.

 

Apakah dorongan merapat ke pemerintahan karena jatah kursi di kabinet? Agung menampik anggapan tersebut. Menurut dia, keputusan untuk mendukung pemerintahan terkait dengan peran strategis yang harus diambil Golkar. "Tidak ada hubungannya, menteri bergantung presiden," katanya.

 

Namun, kata Agung, sikap resmi Golkar baru akan ditentukan dalam musyawarah nasional (munas). Jika berjalan sesuai rencana, forum tertinggi di Golkar itu akan dilaksanakan pertengahan Oktober, sesaat sebelum penyusunan kabinet.