Golkar Juga Minta Jatah Mengkritik Pemerintah

Nah, sebagai pintu masuk, penetapan munas tersebut diputuskan pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) awal Agustus nanti. "Kalau tidak 8?9 Agustus, ya 11?12. Tapi, sebelumnya akan diadakan rapat konsultasi nasional antara pengurus daerah dan pusat," jelasnya.

 

Pandangan yang hampir sama disampaikan Ketua DPP Golkar Anton Lesiangi. Menurut dia, keberadaan kader di kabinet tidak harus menjadikan Golkar kehilangan sikap kritis. ?Kami siap mendukung pemerintah, tapi kami bukan partai pemerintah,? tegasnya.

 

Menurut dia, yang pantas disebut partai pemerintah hanyalah Partai Demokrat. Selebihnya adalah partai pendukung pemerintah. ?Kalau ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, harus tetap dikritisi. Kami siap bekerja sama dengan PDIP ataupun Gerindra,? tegasnya.

 

Dengan sikap seperti itu, apa tak khawatir Golkar akan ditinggal sama sekali saat penyusunan kabinet? Anton yakin, SBY dan Demokrat tidak akan melakukannya. ?Pasti dipilih, jangan lupa number two in the parliament is Golkar (nomor dua di parlemen itu Golkar, Red),? ujarnya, percaya diri. (aga/dyn/tof)