Golkar: Kalah Pilkada karena Figur

jpnn.com - JAKARTA - Kekalahan kader Partai Golkar dalam pilkada di sejumlah daerah di tanah air, seperti di Maluku Utara dan Palembang, bukan karena mesin politik Partai Golkar tak lagi moncer. Menurut Ferry Mursyidan Baldan, pengurus DPP Partai Golkar yang juga wakil ketua badan legislatif DPR RI, faktor utama kekalahan dimungkinkan dari figur calon atau pasangan calon kepala/wakil kepala daerah yang diusung.

"Tentang adanya itu (riak-riak ketidakpuasan) dan permintaan ketua umum mengundurkan diri, saya kira nggaklah. Kan gini, ketika kita mengevaluasi terhadap beberapa hal, terutama soal kekalahan dalam pilkada tentu ada hasil evaluasi yang tajam. Misalnya, kenapa kita ketika pemilu legislatif kok suara tinggi sementara hasil pilkada ada yang kalah. Itu juga berkaitan dengan hasil evaluasi tentang faktor figur kita, juga mungkin faktor-faktor segi pasangan calon," papar Ferry kepada Jawa Pos National Network (JPNN).

Menurut Feryy, hasil evaluasi itulah yang menjadi dasar Partai Golkar menyusun strategi menghadapi pemilu 2009. "Saya kira itu bisa menjawab semua (kekalahan) ini. Saya kira berlebihan bila ada yang menyampaikan, wah.. ketua umum mundur, saya kira justru akan memperburuk partai. Memundurkan diri akan menjadikan Partai Golkar tidak siap untuk pemilu 2009, lebih parah lagi," tukasnya.

Ferry juga menegaskan, rentetan kekalahan sejumlah kandidat kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diusung Partai Golkar pada sekitar 20 pilkada tak mengurangi rasa pede Golkar untuk melaju pada pemilu 2009. "Kita lakukan evaluasi dan kita temukan titik lemahnya. Makanya, kita lakukan langkah recovery (perbaikan) dalam menghadapi pemilu legislatif," beber dia.

"Itu (perbaikan) harus kita lakukan, sebab hasil evaluasi kita bahwa orang tak memilih calon dari Golkar mungkin bukan karena tak suka dengan Golkar tetapi pada figur calon, itu juga faktor," kilah Ferry diplomatis.

Untuk itu, kata dia, Golkar akan menjalankan hasil evaluasi terrsebut. "Kalau Golkar kalah legislatif, pilpres, gubernur, bupati/walikota, kita tak bisa berperan secara signifikan lagi, karena hak politik diperoleh dari hasil pemilu legislatif. Itulah kader harus kompak dan recovery harus dilakukan," tukasnya.

Soal hubungan Golkar dengan Mendagri Mardiyanto pascaputusan pilgub Maluku Utara, Ferry memastikan hubungan mereka proporsional. "Kita dengan Mendagri dan pemerintah berfungsi proporsional. Terkait Maluku Utara, kami minta penjelasan kepada Mendagri atas keputusannya, bahkan ada boikot. Tapi giliran membicarakan hal lain misalnya membicarakan UU Pilpres, seluruh anggota Fraksi Golkar hadir, saya duduk berdampingan dengan Mendagri. Artinya, kami dari Fraksi Golkar memberlakukan sesuatu itu secara proporsional," tukasnya.(gus/jpnn)