Golkar: Koalisi Tak Perlu Kontrak Baru

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso menilai gagasan pembaruan kontrak koalisi akan mendatangkan masalah baru. Apalagi pembaruan itu kecendrungan pada penyeragaman sikap.

"Golkar berpandangan tidak perlu ada pembaruan kontrak koalisi. Yang mendesak dibutuhkan itu penguatan untuk mengawal SBY-Boediono," tegas Priyo Budi Santoso, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (6/4).

Yang dibutuhkan kata Priyo yang juga wakil ketua DPR,  diantara sesama koalisi adalah perlunya penguatan implementasi tentang apa yang dibicarakan di Sekretariat Gabungan Koalisi yang substansinya bersifat makro saja. Menurutnya, Kalau pembaruan kontrak untuk menyeragamkan pendapat, ini jelas akan menghilangkan identitas masing-masing partai koalisi. "Ujung-ujungnya, kan masalah lagi," terang Wakil Ketua DPR itu.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Jafar Hafsah, memastikan ada perbedaan kontrak koalisi yang disusun pasca evaluasi dengan kontrak yang pertama kali terbentuk. Yaitu ada penajaman-penajaman dari poin dalam kontrak koalisi terdahulu. "Ada penajaman-penajaman, lebih konkretlah," ujarnya.