Golkar: Konsep Pembangunan Harus Sejalan dengan Sila Kelima Pancasila

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengarah Pendidikan Politik Partai Golkar 2019 Mujib Rohmad mengatakan, tujuan pembangunan nasional jelas disebutkan dalam Pancasila, yakni terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

“Konsep pembangunan beserta turunannya harus diarahkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mujib Rohmat dalam siaran tertulisnya, Sabtu (30/11).

Untuk itu, Partai Golkar mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai arah, dasar, dan haluan dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur yang termuat dalam butir-butir Pancasila harus menjadi ruh pengambilan kebijakan-kebijakan strategis.

Menurut Mujib, pemantapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan harus diselaraskan dan dijalankan dalam teknis pengambilan kebijakan. Masyarakat harus mengingatkan pemerintah agar kebijakan-kebijakan pembangunan yang direncanakan dan laksanakan tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai Pancasila.

“Jangan sampai nilai-nilai dasar yang menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang seharusnya menjadi akar dan tujuan utama pembangunan luntur karena mengejar kepentingan sesaat yang mengedepankan kepentingan golongan saja,” ujarnya.

Pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila, kata Mujib, harus terus dilakukan di tengah maraknya politik identitas yang memecah belah bangsa. “Pancasila merupakan perekat kebhinekaan dan perbedaan yang harus jadi kekuataan bangsa agar maju,” tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Mujib, sebagai partai tengah yang selalu menjadi benteng Pancasila, Golkar akan terus berupaya mendorong agar nilai-nilai Pancasila aktual, dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam berbagai kehidupan masyarakat, utamanya dalam proses-proses pengambilan kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif.

“Partai Golkar juga mendorong peningkatan peran partai politik dalam upaya pemantapan ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, mendorong kebijakan pro investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pemantapan demokrasi melalui pengelolaan keuangan partai politik yang transparan,” tandasnya.(mg7/jpnn)