Golkar Kubu Agung Adukan Panwas Kabupaten Kepulauan Aru ke DKPP

Padahal itu adalah syarat yang diatur dalam Pasal 42A, ayat (6), PKPU No. 09 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015. 

Selain itu, Lauritzke juga menilai Keputusan Panitia Pengawas Kabupaten Kepulauan Aru sewenang-wenang dan menyalahi peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam setiap pentahapan baik di KPU dengan menerima keberatan Gainau-Djafaruddin. Seharusnya panwas pemilu memberikan saran pendapat untuk ditindak lanjuti dalam musyawarah penyelesaian Sengketa. 

"Bukannya ditindaklanjuti oleh Panwas dengan penerimaan permohonan," tekannya.

Lauritzke menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan tindakan tersebut kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Laporan itu teregistrasi dengan pengaduan  Nomor : 126/I-P/L-DKPP/2015, hari Selasa tanggal 15 September 2015. (wid/mas/jpnn)