Golkar Kubu Agung Usulkan Munas Ulang untuk Islah

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono, Melchias Markus Mekeng menganggap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah membuat langkah tepat dalam menyikapi kepengurusan ganda di partai berlambang beringin hitam itu. Menurut Mekeng, keputusan Yasonna yang menyarankan Golkar kubu Agung maupun Aburizal Bakrie menyelesaikan persoalan secara internal menunjukkan pemerintah telah bersikap netral.

"Saya lihat pemerintah menempatkan posisi yang sudah benar dan netral. Pemerintah dengan keputusannya itu berarti sudah mempelajari dokumen keduanya yang sudah sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga, red),” kata Mekeng saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/12).

Lebih jauh Mekeng mengatakan bahwa Golkar memiliki banyak sesepuh dan tokoh senior yang bisa turun tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu, Sekretaris Fraksi Partai Golkar versi Agung Laksono itu juga mendorong adanya musyawarah nasional (munas) ulang yang diikuti dua pihak yang bertikai.

"Saya sarankan agar dilakukan munas diulang. Panitia seperti OC (organizing committee, red)  dan SC (steering committee/panitia pengarah, red) yang ada di munas Bali dan Ancol tidak boleh lagi jadi panitia. Harus dicari orang yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan dan tidak berpihak kesalah satu kubu," katanya menyarankan.

Selanjutnya, kata Mekeng, baik kubu Aburizal maupun Agung bisa sama-sama mengajukan nama-nama untuk duduk di SC maupun OC. Namun, munas ulang itu harus dibahas di rapat pleno DPP.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah itu. Artinya keputusan munas Bali dan Ancol dianggap tidak sah atau pemecatan yang dilakukan oleh Munas Bali harus dihapus. Munas islah tidak boleh lama-lama, sebaiknya Januari, paling telat Februari," tandasnya.(fat/jpnn)