Golkar Makin Repot di Depan Pemerintah Jika Pilih Ketum Bermasalah

jpnn.com - JAKARTA - Jika tak ada aral melintang, Partai Golkar tak lama lagi akan memiliki ketua umum baru. Sejauh ini ada delapan nama calon ketua umum yang akan bersaing dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) partai berlambang beringin hitam itu di Bali.

Menurut pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito, tantangan Golkar sudah semakin besar. Karenanya ia mengingatkan agar sehingga jangan sampai beban Golkar bertambah karena punya ketua umum yang bermasalah.

Arie mengatakan bahwa munaslub memang menjadi taruhan bagi Golkar untuk membangun diri agar bisa bangkit dari persoalan konflik internal, atau justru sebaliknya. “Golkar ke depan untuk besar itu gak mudah,” katanya saat dihubungi, Sabtu (14/5).

Menurutnya, salah stau kunci penting dalam rekonsiliasi Golkar adalah jangan sampai memilih ketua umum yang bermasalah. “Ketua umum yg baru tentu harus minim kontoversi, minim masalah. Ini jadi problem karena upaya rekonsiliasi tak mudah. Ibaratnya kalau mau dilem lagi, gak mudah,” tuturnya.

Arie juga menyodorkan pendapatnya tentang relasi antara Golkar dengan pemerintah yang sudah tidak seperti era-era sebelumnya. Dalam pandangan Arie, Golkar saat ini sudah tidak leluasa dalam mendikte pemerintah.

“Kalau Golkar mau mendekat pemerintah, tak seperti yang dulu. Kalau sekarang tak mudah dikabulkan Jokowi dan langsung dapat jatah. Apalagi masih harus melihat parpol koalisi yang sejak awal mendukung pemerintah,” ulasnya.

Karenanya, Arie menyarankan agar Golkar juga bisa memilih ketua umum yang jauh dari catatan negatif dan kontroversi. “Kalau kontrovesial, ada catatan masalah, nanti beban jadi besar. Beban partai,” pungkasnya.(jpg/ara/jpnn)