Golkar Masih Lirik Demokrat

Agung yang juga Ketua DPR RI itu menerangkan, sudah ada titik perubahan, di mana “memberi mandat” itu maknanya berbeda dengan “telah memutuskan”. ”Jadi, mandatnya adalah untuk melakukan komunikasi politik dengan parpol-parpol, baik untuk posisi capres atau cawapres, dan bisa untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain,” ujar Agung.

Untuk melaksanakan butir kedua ini, Ketua Umum diberi waktu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sampai saat ini, ujar Agung, pembicaraan koalisi terlihat belum ada yang tuntas, baik dengan Demokrat, PDIP, maupun Gerindra. “Kalau kemarin sehabis Rapimnassus, sepertinya tidak ada lagi pintu untuk berkomunikasi dengan Demokrat, sekarang sudah lebih jelas bahwa peluang-peluang Golkar untuk berkomunikasi dengan Demokrat, seperti halnya terhadap partai-partai lain, masih dibuka,” kata Agung.

Sementara itu Direktur Kajian Politik Center for Indonesian National Policy Studies (CINAPS), Guspiabri Sumowigwno memprediksikan kalau SBY akan tetap mengambil cawapres dari Golkar. Sebab Ketua Dewan Pembina Demokrat itu tidak mungkin membiarkan Golkar dan PDIP berkoalisi. “Secara kalkulasi politik, sulit dipercaya bahwa SBY akan membiarkan PDIP dan Partai Golkar membentuk fron oposisi terhadap pemerintahannya kelak di satu sisi,” katanya.

Golkar merupakan partai dengan SDM yang baik, tradisi politik yang panjang, dan dalam dua besar di parlemen. Oleh karena itu, lanjutnya, akan janggal jika akomodasi terhadap Golkar hanya pada tingkat menteri di kabinet, imbuhnya. “Jika hanya bersandar pada partai Islam, Demokrat malah sulit maju. Hal tersebut bisa dilihat dari respon pasar berupa anjloknya nilai rupiah dan indeks pasar modal,” tegasnya.