Golkar Matangkan Strategi demi Muluskan Pemilu Sistem Tertutup

jpnn.com, BALIKPAPAN - Partai Golkar akan memanfaatkan forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang sedang berlangsung di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk membahas isu-isu krusial dalam Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Forum rapimnas yang mulai berlangusng Minggu (21/5) itu juga untuk mematangkan strategi agar kepentingan Golkar dalam RUU Pemilu bisa diterima fraksi-fraksi lain di DPR.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, ada empat isu krusial dalam pembahasan RUU Pemilu. Yakni sistem pemilu, parliamentary threshold, presidential threshold, serta konversi kursi.

Idrus mengatakan, partainya ingin pemilu menerapkan sistem proporsional dengan daftar calon legislatif (caleg) tertutup. Sebab, hal itu juga sudah menjadi keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar beberapa waktu lalu.

"Kami minta fraksi mati-matian mempertahankan sistem tertutup. Keputusan Munaslub harus diperjuangkan," kata Idrus dalam jumpa pers di sela-sela Rapimnas Golkar di Balikpapan.

Idrus menjelaskan, sistem pemilu dengan sistem proporsional tertutup adalah upaya memperkuat kelembagaan partai. Dengan sistem tertutup, katanya, partai bisa menentukan calon terbaik yang nantinya bisa lolos mewakili rakyat di DPR.

Sedangkan sistem proporsional terbuka yang berlangsung selama dua pemilu, justru memunculkan persoalan pada kualitas parlemen.  "Faktanya, yang terpilih paling banyak tidak berbanding lurus dengan kualitas," kata Idrus.
 
Jika perdebatan terkait terbuka dan tertutup tetap alot, Idrus melontarkan jalan tengah. Yakni menerapkan sistem terbuka terbatas sebagaimana usulan pemerintah.

"Dengan terbuka terbatas, tetap bisa memilih parpol dan caleg. Jika suara caleg lebih besar dari suara parpol, bisa terpilih," katanya.
 
Idrus menambahkan, hal yang penting dari pembahasan RUU Pemilu bukanlah adu kuat kepentingan partai. Sebab, seharusnya setiap partai bisa lebih memahami pentingnya RUU Pemilu demi peningkatan kualitas demokrasi.