Golkar Merasa Bisa Ubah UU

Dia juga memprotes model jalur penyampaian aspirasi pengganggaran yang hanya melalui satu pintu, yakni Musrenbangda yang dilanjutkan dengan Musrenbangnas. Disebutkan, model itu tidak menjamin seluruh aspirasi masyarakat bisa tersalurkan. Alasannya, seorang kepala daerah terpilih, tidak mungkin dipilih oleh 100 persen seluruh rakyat di daerah itu. Nah, lewat model aspirasi bottom up seperti ide dana aspirasi itulah, Golkar ingin menyalurkan aspirasi warga yang saat pilkada tidak memilih kepala daerah yang terpilih itu. (sam/jpnn)